🐟 Tindak Pidana Yang Tidak Bisa Ditahan

Keempat Dugaan kasus penyiksaan terhadap Sarpan, peristiwa ini terjadi pada 27 Juli 2020, Sarpan (57), seorang saksi peristiwa pembunuhan, ditangkap dan ditahan oleh petugas Polsek Percut Sei Tuan terkait dengan tuduhan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. DS sejak tanggal 02 Juli - 05 Juli 2020. Sekalipunterdakwa berada dalam status tidak ditahan, kemudian putusan yang dijatuhkan berupa putusan pemidanaan, pengadilan dapat memerintahkan dalam putusan supaya terdakwa "tidak ditahan". Namun, bisa juga putusan pemidanaan itu memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Pasal 193 ayat (2) KUHAP: Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Rupanya Ferdy Sambo juga ditahan untuk penyelidikan terkait pelanggaran pidana yang mungkin dilakukan. Mahfud MD menegaskan bahwa kemungkinan lain peran suami PC dalam kasus tersebut tidak akan 1 Orangnya tidak dapat dipersalahkan; 2) Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Bab I dan Bab II KUHP memuat : " Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangkan dan memberatkan pidana". Pembicaraan selanjutnya akan mengenai alasan penghapus pidana, aialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan SedangkanMoeljiatno mengindikasikan hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsure yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal hukum jika terjadi tindak pidana. Hukum pidana di Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Indonesia. maupuntidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipunmemiliki karakteristik yang sama antara pemerasan dan pengancaman, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya terlihat dari cara pemaksaan yang dilakukan. Cara pemaksaan pada tindak pidana pemerasan adalah pelaku akan memberikan ancaman atau memfitnah dengan lisan, tulisan, atau menista atau mengumumkan suatu rahasia mengulangitindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: Jadiberdasarkan uraian di atas, seseorang bisa ditahan bila diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Diatur dalam Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP. Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@ Istilah"Perbuatan Pidana atau "Tindak Pidana" sering diartikan sebagai sebuah "Kejahatan" yang di dalamnya terdapat delik yaitu; sebuah tindakan yang telah dilaku­kan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tinda­kannya tersebut dapat dipertang­gungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu per Halini sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah yang mengatakan: Dalam praktik, karena adanya kata-kata tidak "menyenangkan" (onaangename) tanpa memperhatikan kata sambungannya bejegening (memperlakukan), maka karena delik ini pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b KUHAP, walaupun ancaman pidananya hanya maksimum Laludi pasal 4, penahanan hanya dapat dikenakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. "Sebetulnya ada KUHAP bahwa seorang tersangka tidak ditahan itu kalau memenuhi tiga syarat, kooperatif, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melarikan diri," jelas Nahar. f8wO. Sumber foto di sini Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Pasal 21 ayat 1 KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.” Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat 4 KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 351 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8, Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086.” Pasal 21 ayat 4 KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas. Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang namanya tersangka/terdakwa tidak wajib ditahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP syarat objektif dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP syarat subjektif. Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan terkait persoalan ini dan/atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi kami di 0812 8426 0882 atau email boristam atau datang ke kantor kami di Dalimunthe&Tampubolon Lawyers silahkan diklik BACA JUGA SYARAT PENAHANAN TERHADAP ANAK DAN ORANG DEWASA , BEDA ATAU SAMA? Dasar Hukum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jakarta - Mahkamah Agung MA mengeluarkan kebijakan pencurian ringan di bawah Rp 2,5 juta tidak perlu ditahan. Dalam Peraturan MA Perma No 2/2012, MA juga melarang 5 tindak pidana lain untuk ditahan asalkan kerugiannya tidak melebihi batas KUHP peninggalan Belanda, nilai kerugian dalam tindak pidana terakhir disesuaikan pada 1960 lalu. Lalu MA menyesuaikan dengan pertimbangan kurs emas 2012."Menaikkannya sebanyak 10 ribu kali berdasarkan kenaikan harga emas," bunyi salah satu Perma yang didapat detikcom, Rabu 29/2/2012. Berikut 5 tindak pidana yang nilai kerugianya direvisiPasal 373 KUHP tentang Penggelapan yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 379 KUHP tentang Perbuatan curang yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 384 KUHP tentang pedagang yang berlaku curang yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 2,5 juta tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 407 tentang pengrusakan barang yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 482 tentang penadahan yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan. asp/nrl Senin, 12 September 2022 1517 WIB Dengan penetapan Putri sebagai tersangka, polisi sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Empat tersangka lainnya adalah Bharada E, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Irjen Ferdy Sambo. Foto Tiktok Iklan Jakarta - Silang pendapat di publik terus bermunculan mengenai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Putri Candrawathi belum juga ditahan polisi sampai saat adalah salah satu status yang dikenakan kepada seseorang yang sedang tersandung perkara hukum. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, tersangka merupakan sebutan untuk pelaku karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pemaparan tersebut, tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana berdasarkan 2 dua alat bukti yang didukung barang bukti. Meskipun demikian, setiap tersangka tidak selalu ditahan. Berdasarkan ilmu hukum pidana ketiga, seorang tersangka bisa ditahan karena dua alasan, yakni alasan subjektif dan Sebab Tersangka Harus DitahanBerdasarkan Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP” perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam halKeadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang buktiKeadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak itu, alasan obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam halTindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 351 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8, Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086.Berdasarkan uraian di atas, seorang tersangka memiliki kemungkinan untuk tidak ditahan. Hal ini berlaku apabila tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat 1 A. NUGRAHENI Baca Putri Candrawathi Tidak Ditahan, Pengamat Perlakuan Diskriminatif kepada Pelanggar Tindak Pidana BeratIkuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini. Artikel Terkait 4 Poin Kadin Soal Petingginya yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS Kominfo 19 jam lalu Syahrul Yasin Limpo Akan jadi Tersangka, Begini Sejarah Panjang Kasus Korupsi di Sektor Pertanian 1 hari lalu Kementan Belum Buka Suara soal Dugaan Korupsi yang Menyeret Nama Mentan Syahrul Yasin Limpo 2 hari lalu Hasil Gelar Perkara KPK Syahrul Yasin Limpo Diusulkan Jadi Tersangka 2 hari lalu Peru Ekstradisi Tersangka Utama Pembunuh Remaja Alabama ke AS 7 hari lalu Polda Metro Sebut Penipu Tiket Konser Coldplay Jaring Korban Pakai Akun Media Sosial Palsu 11 hari lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan 4 Poin Kadin Soal Petingginya yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS Kominfo 19 jam lalu 4 Poin Kadin Soal Petingginya yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS Kominfo Kadin Indonesia menyampaikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum terkait penetapan tersangka Muhammad Yusrizki dalam perkara korupsi BTS 4G. Syahrul Yasin Limpo Akan jadi Tersangka, Begini Sejarah Panjang Kasus Korupsi di Sektor Pertanian 1 hari lalu Syahrul Yasin Limpo Akan jadi Tersangka, Begini Sejarah Panjang Kasus Korupsi di Sektor Pertanian Dugaan gratifikasi di Kementan yang menyeret Syahrul Yasin Limpo dan dua anak buahnya membuka sejarah panjang kasus korupsi di sektor pertanian. Kementan Belum Buka Suara soal Dugaan Korupsi yang Menyeret Nama Mentan Syahrul Yasin Limpo 2 hari lalu Kementan Belum Buka Suara soal Dugaan Korupsi yang Menyeret Nama Mentan Syahrul Yasin Limpo Nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencuat dalam dugaan kasus korupsi yang diperiksa KPK. Kementan belum buka suara soal ini. Hasil Gelar Perkara KPK Syahrul Yasin Limpo Diusulkan Jadi Tersangka 2 hari lalu Hasil Gelar Perkara KPK Syahrul Yasin Limpo Diusulkan Jadi Tersangka Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian bersama-sama dua anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspose kemarin. Peru Ekstradisi Tersangka Utama Pembunuh Remaja Alabama ke AS 7 hari lalu Peru Ekstradisi Tersangka Utama Pembunuh Remaja Alabama ke AS Joran van der Sloot, warga Belanda tersangka utama dalam hilangnya Natalee Holloway pada 2005, tiba di Amerika Serikat dari Peru pada Kamis. Polda Metro Sebut Penipu Tiket Konser Coldplay Jaring Korban Pakai Akun Media Sosial Palsu 11 hari lalu Polda Metro Sebut Penipu Tiket Konser Coldplay Jaring Korban Pakai Akun Media Sosial Palsu Polda Metro Jaya menyebut para komplotan penipu tiket konser band Coldplay yakni MS 22, MHH 20, AB 36, dan A 35 membuat akun media sosial. Coldplay Asal Inggris Bakal Konser di Jakarta, Penipu Tiketnya dari Bantul hingga Sidrap 14 hari lalu Coldplay Asal Inggris Bakal Konser di Jakarta, Penipu Tiketnya dari Bantul hingga Sidrap Polda Metro Jaya kembali menangkap dua orang pelaku penipuan tiket konser grup asal Inggris Coldplay di wilayah Sidenreng Rappang Sidrap. Dua Mobil Sitaan KPK Kasus Rafael Alun Dititipkan di Mapolresta Solo 17 hari lalu Dua Mobil Sitaan KPK Kasus Rafael Alun Dititipkan di Mapolresta Solo Dua unit mobil sitaan yang dijadikan barang bukti dalam kasus Rafael Alun dititipkan di Mapolresta Solo. Johnny G. Plate Dipersilakan Ajukan Justice Collaborator, Apa Saja Kriteria Justice Collaborator? 18 hari lalu Johnny G. Plate Dipersilakan Ajukan Justice Collaborator, Apa Saja Kriteria Justice Collaborator? LPSK mempersilakan Johnny Plate untuk mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Apa saja kriteria untuk menjadi justice collaborator? ASN Bea Cukai Andhi Pramono Diproses Pemecatan, Begini Prosedur Pemberhentian PNS 18 hari lalu ASN Bea Cukai Andhi Pramono Diproses Pemecatan, Begini Prosedur Pemberhentian PNS Ditjen Bea dan Cukai tengah memproses pemecatan eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

tindak pidana yang tidak bisa ditahan